5 Butir Hasil RDP Komisi VII dengan Dewan Komisaris Freeport Indonesia - Trias Politika
  • Breaking News

    5 Butir Hasil RDP Komisi VII dengan Dewan Komisaris Freeport Indonesia

    Rapat dengar pendapat dengan Komisi VII



    INDOPOST, JAKARTA - Hampir 5 Jam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR-RI bersama Dewan Komisaris PT. Freeport Indonesia serta Dirjen Minerba Kementian ESDM berlangsung. Membahas tindak lanjut atas RDP sebelumnya serta menanggapi tindakan tidak patut oleh mitra DPR yakni sikap Direktur Utama PT. Freeport Indonesia yang saat itu dijabat Chappy Hakim kepada anggota Komisi VII DPR-RI Muchtar Tompo pada 9 Februari 2017.

    Terdapat lima butir catatan penting dalam RDP dari pembinaan Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi hingga meminta komitmen PT. Freeport Indonesia untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya selama masa pembicaraan perubahan KK menjadi IUPK.

    “Saya pikir setelah rapat berlangsung secara alot ini maka saya menempatkan diri saya betul-betul bisa memahami suasana batin yang dialami oleh saudara – saudara kita yang ada di Papua, terutama yang mendapatkan dampak langsung yaitu yang dirumahkan dan di PHK,” ungkap Muchtar Tompo, Selasa (21/2/2017).

    Sementara itu politikus partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga menjelaskan bila pihaknya menilai kini terdapat niatan baik dari Kementrian ESDM serta PT. Freeport Indonesia untuk menyegerakan dalam penyelesaian konflik serta meminta adanya kepastian tetap bekerjanya karyawan.

    “Jangan terlalu dipolitisasi barang ini sehingga ada poin kelima yang sangat penting dimasukkan untuk menjamin kepastian tetap bekerja, tetap produksi supaya masyarakat Papua tidak mendapatkan langsung dampak besar atas reaksi dari kedua belah pihak dan apabila tidak dimasukkan maka saya malah meragukan niat baik itu,” pungkasnya.

    Lima butir catatan RDP Komisi VII DPR-RI bersama Dewan Komisaris PT. Freeport Indonesia dan Dirjen Minerba Kementrian ESDM diantaranya:
    1. Pembinaan Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi sesuai tugas dan fungsinya, sehingga peristiwa 9 Februari 2017 tidak terulang.
    2. Diterimanya informasi dari Dirjen Minerba terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral PT. Freeport.
    3. Diterimanya Informasi dari PT. Freeport Indonesia akan kondisi terkini PT. Freeport Indonesia Di Papua.
    4. Meminta Dirjen Minerba bersama PT. Freeport Indonesia melakukan komunikasi yang komprehensif dan intensif guna pencarian solusi yang berkeadilan ekonomi.
    5. Meminta laporan ketenagakerjaan PT. Freeport Indonesia guna tidak dilakukanya pemutusan hubungan kerja (PHK). (Chn/indo)