DPRD DKI Boikot Rapat dengan Ahok, Ini Komentar Kemendagri - Trias Politika
  • Breaking News

    DPRD DKI Boikot Rapat dengan Ahok, Ini Komentar Kemendagri

    Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono



    INDOPOST, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mau mencampuri aksi boikot yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terhadap rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

    "Kalau aksi boikot sendiri itu kewenangan DPRD. Saya tidak mencampuri, sangat internal," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono ketika dihubungi, Jumat (24/2).

    Yang penting, kata dia, kepentingan publik tidak terganggu dengan adanya aksi mogok kerja tersebut. Jika yang dipermasalahkan adalah surat resmi terkait pengaktifan kembali gubernur petahana, imbuh Sumarsono, DPRD DKI setidaknya menyurati Kemendagri agar mendapat penjelasan.

    "Kalau memang dibutuhkan (surat pengaktifan Basuki), ya kita bisa saja kalau ada permintaan surat seperti itu," jelasnya.

    "Tetapi intinya setelah masa cuti berakhir ya (Basuki) masuk (aktif sebagai gubernur) gitu loh," tambahnya.

    Sebelumnya, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta tetap konsisten pada sikap politik mereka, memboikot Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga ada kepastian status hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama terdakwa dugaan penodaan agama yang kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    "Kami akan menyurati Mendagri. Surat dari Mendagri yang baru turun adalah surat pemberhentian pelaksana tugas gubernur (Sumarsono), tapi belum surat putusan pengaktifan kembali (Ahok)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana belum lama ini.

    Diketahui, empat fraksi yang menolak rapat bersama eksekutif adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 


    (uya/indo)