Mantan Sekda Aceh Jadi Tersangka Kasus Korupsi Hasil Migas - Trias Politika
  • Breaking News

    Mantan Sekda Aceh Jadi Tersangka Kasus Korupsi Hasil Migas

    Petugas Kejaksaan Tinggi Aceh



    INDOPOST, BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan Husni Bahri TOP yang merupakan mantan Sekda Aceh pada tahun 2010 sebagai tersangka kasus tindak pidana Korupsi pengelolaan keuangan dan bagi hasil migas pada tahun 2010.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Amir Hamzah mengatakan, sebelum mantan Sekda Aceh iniditetapkan sebagai tersangka, jaksa penyidik juga telah menetapkan tiga tersangka lainya dalam kasus ini, yaitu kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Aceh pada saat itu dijabat oleh Paradis, dan dua orang tersangka lagi yaitu Muktarudin dan Hidayat.

    “Penetapan Husni Bahri Top ini berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik beberapa waktu lalu yang ditemukan bukti awal yang diduga cukup kuat untuk menetapkan mantan Sekda Aceh ini sebagai tersangka,” kata Amir dalam konfrensi pers di Banda Aceh, Kamis (23/2/2017).

    Dijelaskan Amir Hamzah, Husni Barhri dan kawan-kawan terbukti telah menikmati hasil korupsi yang menyebabkan kerugian Negara sebesar 22, 3 Milliar Rupiah.
    “Peran tersangka Husni Basri ini, menurut hasil pemeriksaaan yang dilakukan tim jaksa penyidik Kejati Aceh, bahwa tersangka ikut menandatangani pencairan cek sebanyak enam lembar. pencairan cek ini tidak melalui proses SP2D. pencairan cek ini bertujuan dengan maksud untuk membayar pajak, tetapi pajak ini tidak kunjung disetor oleh tersangka,” terang Amir.

    Akibat dari perbuatan tersangka Husni atas pencairan cek untuk pajak ini, kata Amir, Negara  juga dirugikan sebanyak 4,2 milliar lebih. “Kerugian Negara ini berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI,” ujarnya.

    Saat ini, lanjut Amir Hamzah, berkas perkara tehadap ke tiga tersangka lain yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh.
    Kejati Aceh menjerat kepada para tersangka ini dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 uu no 31 1999 tentang tindak pidana korupsi.


    (mj/indo)