Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Akhiri Kisruh Freeport - Trias Politika
  • Breaking News

    Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Akhiri Kisruh Freeport

    ilustrasi



    INDOPOST, JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perppu untuk mengakhiri kisruh antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.

    Menurut dia, ancaman dari Freeport yang akan menggugat Pemerintah Indonesai ke arbitrase internasional bukan merupakan solusi yang baik untuk Pemerintah Indonesia. Secara hukum, Indonesia bakal kalah karena Pemerintah Indonesia dianggap semena-mena dengan mengubah status dari pemegang kontrak karya menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK), padahal kontrak karya akan berakhir pada tahun 2021.

    “Ini harus dicari jalan tengah. Untuk mencari jalan tengah dengan mengeluarkan Perppu Nomor 4 tahun 2009 untuk mengakomodir keinginan Pemerintah Indonesia dan Freeport. Pemerintah harus mengeluarkan Perppu dan turunan Perppu supaya tidak bisa mengeluarkan ini. Kita tidak malu dan Freeport tidak merasa dicurangi. Arbitrase bukan jalan terbaik tetapi jalan pahit. Sebaiknya dihindari,” kata Ferdinand, Kamis (23/2/2017).

    Apapun alasan pemerintah dengan merubah kontrak karya menjadi IUPK tidak dibenarkan dan menyalahi aturan karena dengan perubahan kontrak, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu merasa tidak memiliki kepastian dalam usaha. Ketimbang merubah kontrak karya, seharusnya pemerintah merevisi bersama PT Freeport  Indonesia atau menunggu kontrak karya selesai pada 2021. Setelah kontrak karya habis 2021, Pemerintah Indonesia dapat memutuskan apakah kerjasama dengan PT Freeport diperpanjang dengan ketentuan mematuhi seluruh aturan atau mengakhiri kerjasama.

    Dampak negatif apabila Freeport melanjutkan gugatan ke arbitrase, adalah dampak jangka panjang mengenai citra Indonesia dimata inevstor. Investor asing akan menilai Indonesia tidak menjamin kepastian untuk investasi. Apalagi Freeport memiliki jaringan internasional yang kuat.

    “Freeport menganggap tidak ada kepastian. Aturan dicabut kapan saja oleh pemerintah. Dampak besar, pemerintah harus ganti rugi yang besar. Kalau tidak mampu bayar maka aset kita disita. Ingat kasus arbitrase Pertamina yang kalah lalu aset disita. Freeport akan bicara  Pemerintah Indonesia tidak konsisten menegakan Undang-Undang dan mengapa harus dipaksakan dengan kami”.
    “Resiko jangka panjang, saya khawatir kita yang sedang mengundang investor tetapi investasi yang sudah berjalan puluhan tahun, kita ganggu. Ini tidak baik dimata internasional. Ada ketidakpastian oleh Pemerintah Indonesia,” terangnya.

    Dampak lain adalah nasib karyawan yang terancam di PHK. Dia juga mengecam PT Freeport Indonesia yang mengancam PHK sebagai upaya untuk menekan Pemerintah Indonesia.
    “Kondisi seperti sekarang ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena akan mengancam tenaga kerja. Freeport mengancam PHK itu tidak boleh, melanggar nilai kemanusiaan. Karyawan tidak boleh menjadi korban,” tegasnya.


    (sgd/indo)