Polemik Gedung Baru, Wakil Rakyat Diminta Tempati Gedung Parkir - Trias Politika
  • Breaking News

    Polemik Gedung Baru, Wakil Rakyat Diminta Tempati Gedung Parkir

    Kantor DPRD Balikpapan




    INDOPOST, BALIKPAPAN - Di tengah kontroversi pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud ternyata punya wacana lain.

    Dibanding menghabiskan dana ratusan miliar untuk membangun gedung baru, wakil rakyat bisa menempati Gedung Parkir Klandasan.

    ''Kalau memang ada keinginan cepat punya gedung baru. Sebaiknya dialihkan dulu ke Gedung Parkir Klandasan kalau memang merasa gedung sekarang tidak layak lagi,'' ujar Rahmad Mas'ud.

    Gedung Parkir Klandasan dianggapnya layak. Tidak perlu mengalokasikan banyak anggaran untuk membuat perubahan.

    Apalagi, jumlah lantai sesuai dengan desain gedung DPRD yang baru, yakni delapan lantai.

    Yang diperlukan hanya penambahan sekat dan penyediaan pendingin ruangan. Sementara untuk akses, ada lift.

    ''Enggak (perlu, Red) banyak biaya. Tinggal sekat aja. Kasih AC. Lift sudah ada. Delapan lantai pula,'' terangnya.

    Dia enggan disebut sebagai pihak yang menolak pembangunan gedung baru DPRD.

    Namun, di saat anggaran Pemkot Balikpapan sulit, prioritas pembangunan gedung baru DPRD sebaiknya ditunda sebagai langkah penghematan anggaran.

    ''Kalau saya berkomitmen, bukan melarang. Ya, ditunda dulu karena anggaran kota masih banyak yang skala prioritas. Bukan gedung dewan tidak prioritas, itu prioritas, tapi ada yang lebih prioritas. Ya masalah banjir, gedung sekolah, dan gedung pemerintah camat serta lurah juga masih ada yang mengontrak. Kan lebih langsung seperti banjir itu,'' tegasnya.

    Sebagai ketua DPD Golkar Balikpapan, dirinya menginstruksikan partai, khususnya Fraksi Golkar, untuk memikirkan ulang desain gedung baru.

    Tidak harus memiliki delapan lantai karena menyangkut besarnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan gedung.

    ''Saya menginstruksikan dan memberikan arahan Fraksi Golkar, kalaupun dibangun, sebaiknya didesain ulang, tidak sampai delapan lantai. Sebab, bukan hanya biaya pembangunan yang menelan anggaran, tapi juga perawatannya bisa membebani APBD. Kami enggak mau menitipkan permasalahan kepada pemimpin berikutnya,'' ucapnya.

    Meski begitu, kendala muncul karena tidak semua fraksi di dewan setuju. Namun, dia meyakinkan Golkar dan PDI Perjuangan setuju.

    ''Kami (Golkar, Red) dan PDI-P setuju untuk mendesain ulang gedung baru. Jadi, harus perhatikan suara rakyat juga. Jangan sakiti hati rakyat dengan kondisi sekarang,'' tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, dalam DED (detail engineering design) dua tahun lalu, besaran biaya pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan mencapai Rp 250 miliar untuk delapan lantai.

    Pembangunan gedung tersebut disetujui dengan pola pembangunan multiyears 2017-2019.

    Pada APBD murni 2017, pemkot dan DPRD Balikpapan mengalokasikan Rp 25 miliar untuk memulai pelaksanaan fisik. Namun, saat ini pemkot mengaku masih melakukan tahap uji mekanikal konstruksi.


    (ami/indo)