Bantah Perppu Ormas Belenggu Kebebasan, Mendagri: 'Pemerintah Jamin Kebebasan Berserikat' - Trias Politika
  • Breaking News

    Bantah Perppu Ormas Belenggu Kebebasan, Mendagri: 'Pemerintah Jamin Kebebasan Berserikat'

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo



    INDOPOST, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-Undang.
    Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo membantah keras, Perppu yang disahkan menjadi UU akan membelenggu kebebasan untuk berserikat dan mendirikan organisasi termasuk Ormas.
    “Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berhimpun dan membentuk Ormas yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kita memiliki komitmen yang sama tidak boleh menyimpang dari ideologi Pancasila,” kata Tjahjo Kumulo dalam sambutannya dihadapan anggota DPR, Selasa (24/10/2017).
    Dia menegaskan UU Ormas yang baru sangat mendesak karena pemerintah melihat dan mendapati gejala ada Ormas di masyarakat yang aktivitasnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
    “Mencermati gelagat dan dinamika yang ada, kami sampaikan di Komisi II, ada Ormas yang aktivitasnnya mengembangkan ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tahun 1945,” tegasnya.
    Menteri Tjahjo mengatakan pemerintah tetap akan menerima masukan yang sifatnya terbatas. Pemerintah juga mengapresiasi kerja keras DPR, media massa sehingga Perppu disahkan menjadi Undang-Undang.
    “Pemerintah punya keyakinan bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama menjaga ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sudah final. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila dengan landasan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.
    (Sgd/Anto/indo)