Harap Cepat Disetujui Jokowi, FAPP: Pengesahan Perppu Ormas Gugurkan Gugatan HTI di MK - Trias Politika
  • Breaking News

    Harap Cepat Disetujui Jokowi, FAPP: Pengesahan Perppu Ormas Gugurkan Gugatan HTI di MK

    Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus



    INDOPOST, JAKARTA - Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus berharap Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang telah disahkan DPR secepatnya disetujui Presiden Jokowi, agar menguatkan legitimasi Perppu tersebut.

    "Secara politik, sosiologis, filosofis dan hukum, Perpu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas sudah mendapatkan legitimasi. Namun secara prosedural pengesahan ini masih membutuhkan satu tahapan lagi yaitu persetujuan Presiden," ujar Petrus melalui siaran pers kepada The Indonesian Post, Selasa, (24/10/2017)

    Oleh karena itu, dia berharap agar Presiden Jokowi secepatnya menyetujui pengesahan Perpu No. 2 Tahun 2017 dimaksud untuk menjadi UU melalui pengumuman di dalam Lembaran Negara menjadi UU atau hukum positif.

    Menurutnya, pengesahan Perpu No. 2 Tahun 2017 meniadi UU akan menimbulkan implikasi hukum terkait dengan proses uji konstitusionalitas Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas oleh HTI. Gugatan HTI di MK akan gugur. Dan gugatan di PTUN yang bertujuan untuk membatalkan SK Pembatalah Status Badan Hukum Ormas HTI-pun harus dinyatakan dismissal proses (proses penelitian terhadap gugatan) oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.

    "Ada dua alasan Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk mendimissal proses gugatan HTI terhadap Kemenkum-HAM. Pertama, Perpu No. 2 Tahun 2017 sudah tidak eksis lagi karena sudah berubah jadi UU setelah disahkan DPR. Kedua, Obyek TUN yang dijadikan dasar gugatan tidak memenuhi syarat gugatan PTUN karena SK. Menkum-HAM yang membatalkan status Badan Hukum HTI dikeluarkan oleh Menkum-HAM dalam kondisi negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa yang mengancam ideologi negara dan NKRI," papar Petrus.

    Oleh karena lanjut Advokat Peradi ini, sesuai dengan amanat pasal 49 UU No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan HTI terhadap Menkum-HAM RI, harus dinyatakan dismissal proses atau diteliti kembali.


    (mb/indo)