Perppu Ormas Disahkan, Advokat Nasionalis Sebut Jokowi dan Partai Pendukung Buktikan "Pancasila Sakti" - Trias Politika
  • Breaking News

    Perppu Ormas Disahkan, Advokat Nasionalis Sebut Jokowi dan Partai Pendukung Buktikan "Pancasila Sakti"

    Ketua Tim Task Force FAPP, Petrus Selestinus



    INDOPOST, JAKARTA - Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengapresiasi langkah fraksi-fraksi partai pendukung yang mengesahkan Perppu Ormas jadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (24/10). Langkah itu dinilai keberhasilan Jokowi dan DPR RI.

    FAPP merupakan wadah Perhimpunan Advokat-Advokat nasionalis yang memiliki tanggung jawab sosial dan profesi terhadap Pancasila sesuai dengan sumpah Advokat.

    Ketua Tim Task Force FAPP, Petrus Selestinus kepada The Indonesian Post mengatakan sikap Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura membuktikan bahwa DPR kali ini benar-benar mendengar aspirasi rakyat.

    "Apa yang terjadi hari ini (red; kemarin) dalam Rapat Paripurna DPR RI membuktikan bahwa DPR sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat dan sekaligus menunjukan bahwa mayoritas anggota DPR RI masih sangat konsisten memegang teguh sumpah jabatannya yaitu setia kepada Pancasila. Disinilah sesungguhnya untuk kesekian kalinya Pancasila tetap menunjukan kesaktiannya, meskipun berkali-kali diguncang dengan berbagai cara dan kekuatan," ujar Pengacara Kondang ini.

    Pada sisi yang lain, lanjut Petrus, peristiwa pengesahan DPR RI atas Perpu No. 2 Tahun 2017 menjadi UU, juga membuktikan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK dan DPR RI khususnya 7 (tujuh) Fraksi Partai Politik berhasil mengoreksi secara total dan progresif kekeliruan Pemerintahan SBY dan DPR pada periode sebelumnya, ketika menyusun UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, bahwa ada yang salah ketika melahirkan UU No. 17 Tahun 2013, Tentang Ormas.

    Mengapa, karena di satu pihak UU Ormas No. 17 Tahun 2013 telah memberi keleluasaan kepada Ormas-Ormas yang dalam aktivitas kemasyarakatannya melakukan tindakan yang bertentangan atau menolak Pancasila bahkan berusaha menggantikan ideolog negara Pancasila dengan ideologi lainnya dan di pihak lain UU No. 17 Tahun 2013, telah mempersulit posisi negara ketika hendak mengeksekusi kewenangannya manakala terdapat Ormas yang dalam tindakannya menempatkan negara berada dalam posisi terancam bahaya kehancuran ideologinya.

    "Secara politik, sosiologis, filosofis dan hukum, Perpu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas sudah mendapatkan legitimasi. Namun secara prosedural pengesahan ini masih membutuhkan satu tahapan lagi yaitu persetujuan Presiden," pungkasnya.

    (mb/indo)