Moreno Soeprapto Ketua DPC Gerindra Kota Malang Dipolisikan Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Kontrak - Trias Politika
  • Breaking News

    Moreno Soeprapto Ketua DPC Gerindra Kota Malang Dipolisikan Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Kontrak

    Moreno Soeprapto Ketua DPC Gerindra Kota Malang



    MALANG – Anggota Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Kota Malang, Didik Sulistiyono melaporkan Anggota Komisi III DPR RI, Moreno Soeprapto yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Malang.

    Hal ini dilakukan atas dugaan pemalsuan tanda tangan surat perjanjian kontrak kantor DPC. Bahkan surat itu diduga juga digunakan sebagai syarat pendaftaran verifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

    Menurut Subaryo selaku kuasa hukum Didik Sulistiyono, surat perjanjian kontrak rumah tertanggal 3 Oktober 2017 itu, menyebutkan jika Drs Basuki (73) sebagai pihak pertama dan Moreno Soeprapto selaku pihak kedua sepakat melakukan kontrak rumah di Jalan Setaman 15, Kota Malang selama setahun.

    “Jadi kontrak kantor itu seharusnya berakhir pada 1 Maret 2019. Tapi karena persyaratan KPU, masa kontrak itu diperpanjang hingga 1 Maret 2020 tanpa sepengetahuan Pak Basuki selaku pemilik rumah,” ungkapnya kepada awak media, beberapa saat lalu.

    Bahkan, lanjut dia, besaran kontrak setahun itu diakui pemilik rumah tidak pernah diterima. Sehingga Drs Basuki kecewa dan membuat surat pernyataan tertanggal 25 April 2018 dengan tembusan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur dan Ketua KPUD Kota Malang.

    “Harga kontrak setahun itu senilai Rp 17,5 juta itu tidak pernah diterima Pak Basuki. Saksinya ada Pak Didik Sulistiyono dan Pak Salamet (Sekretaris DPC Gerindra Kota Malang),” tandasnya.

    Selain itu, Didik Sulistiyono juga mengaku tak pernah menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut. “Jadi tanda tangan itu juga palsu,” imbuhnya.

    Karena itu, pihaknya merasa hal ini harus diketahui publik sehingga melaporkan Moreno Soeprapto ke Polres Malang Kota atas dugaan pemalsuan tanda tangan.

    “Ini kan dilakukan oleh partai politik, dimana partai politik ini sebenarnya sangat besar menjadi harapan masyarakat untuk menghadirkan sebuah perubahan. Maka dari itu, kami akan berjuang untuk menguji kebenaran ini. Benar atau tidaknya nanti kita lihat dipersidangan,” tegasnya.

    (mtd/in)