Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Segera Lakukan Lockdown Tangkal Penyebaran Corona - Trias Politika
  • Breaking News

    Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Segera Lakukan Lockdown Tangkal Penyebaran Corona

    Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay



    JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown atau isolasi Indonesia agar penyebaran virus novel corona atau Covid-19 tidak semakin marak.

    Namun sebelum melakukan lockdown Indonesia, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI ini mendesak pemerintah mengundang para ahli untuk mengkaji wacana lockdown. Pasalnya, wacana lockdown itu sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan awam, usulan itu juga disebutkan oleh ahli dan akademisi.

    “Saya membaca salah satu postingan medsos salah seorang ahli virus Universitas Indonesia. Dengan tegas, dia menyatakan agar Indonesia segera melakukan lockdown. Katanya, itu salah satu cara untuk memudahkan penanganan masalah pandemi seperti ini,” katanya melalui keterangan pers yang diterima media ini, Sabtu (14/3/2020).

    “Usulan ini, menurut saya, tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni atas nama kemanusiaan. Karena itu, pendekatannya harus dengan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan,” lanjutnya.

    Diakuinya bahwa memang tidak mudah melakukan lockdown. Sebab ada banyak konsekuensi yang harus dilakukan. Terlebih lockdown itu akan berimplikasi kepada banyak aspek kehidupan sosial di negeri ini.

    Dalam konteks ini, tambahnya, pemerintah mau tidak mau harus meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Kalaupun proses belajar mengajar harus tetap berjalan, kata dia, pemerintah perlu memikirkan opsi tentang proses belajar mengajar jarak jauh dengan menggunakan teknologi.

    "Dengan teknologi yang ada, itu sangat mungkin dilakukan. Menteri pendidikan kita kan paham sekali soal IT. Kalau nanti sekolah diliburkan, Mendikbud tentu sudah siap untuk melaksanakan belajar jarak jauh dan belajar dengan pendekatan teknologi digital,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk melarang masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk keramaian. Sebab, keramaian dan kerumunan diyakini tidak aman bagi mereka yang hadir. Di tempat seperti itu, potensial terjadi transmisi virus corona.

    “Virus corona kan sudah jelas bisa ditransmisikan dari manusia ke manusia. Artinya, dalam kerumunan itu, bisa saja ada orang yang terinfeksi. Kalau ada, itu sangat potensial bisa ditransmisikan ke orang lain," urainya.

    Di samping itu,  lanjutnya, jika lockdown dilakukan, pemerintah harus mempersiapkan berbagai kebutuhan rakyat. Bahan-bahan makanan pokok harus tersedia agar masyarakat dengan mudah dapat mengaksesnya.

    "Dan dipastikan tidak ada penimbunan. Kalau perlu, pemerintah bisa mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Itu dilakukan semasa lockdown. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga melakukan itu. Perlindungan warga harus diutamakan,” desaknya.

    Hal penting lain, tambah dia lagi, adalah para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan walikota juga harus melaksanakan tanggap darurat nasional. Terkait itu, ditekankannya bahwa luasnya wilayah Indonesia menyebabkan semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam memerangi virus korona ini.

    "Pelibatan itu bisa dengan mudah dilakukan jika para kepala daerah ikut berpartisipasi secara aktif," tukasnya.